This article illustrates the emergence of radical local welfare initiatives as a political response to the imperfect national program in decentralization context in Indonesia.
ada dasarnya CSR dimaknai sebagai wujud tanggung jawab dunia usaha atas eksternalitas yang timbul akibat aktivitas produksinya. Namun sayangnya tanggung jawab tersebut hanya terbatas lingkup wilayah operasionalisasi primer, tanpa memperhatikan fakta bahwa eksternalitas itu telah dimulai sejak fase ekstraksi pertama kali hingga radius dimana produk tersebut dipasarkan.
Dengan logika redistribusi, setiap orang dijamin kesejahteraannya sebagai wujud pemenuhan hak sosial. Dalam konteks saat ini, banyak negara mulai mengarahkan kebijakan sosialnya, terutama perlindungan kesehatan, mengikuti model kesejahteraan universal.
Perang adalah ekspresi sekaligus hasrat yang tidak lain bertujuan untuk mendominasi dan bertahan di waktu yang bersamaan. Butuh waktu panjang, hingga akhirnya kita dapat menghirup udara demokrasi tanpa ketakutan dan kecemasan. Namun pertanyaannya, berapa lamakah status quo ini bertahan?
Pemimpin Jakarta ke depan semestinya harus belajar dari Gus Dur. Pasalnya Jakarta merupakan miniatur Indonesia. Sehingga jelas memimpin Jakarta sama sulitnya dengan memimpin Indonesia. Dalam suatu wilayah yang plural, pemerintah bukanlah realitas yang terpisah dari masyarakat.
