Yogyakarta, 28 Oktober 2022—Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM mengadakan diskusi Social Development Talks (SODET) dengan tajuk “Social Policy in Disruptive Age “ pada Jumat (28/10). Pelaksanaan SODET kali ini menjadi rangkaian diskusi dalam perayaan Dies Natalis Departemen PSdK ke-65: “Respecting The Past, Prospecting The Future of Social Development”.

Tujuan dari diskusi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman ke khalayak publik, terutama terkait gambaran era distruptif saat ini dan dinamika kebijakan sosial di era distruptif

Diselenggarakan melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan langsung dari kanal YouTube PSdK FISIPOL UGM, SODET menghadirkan Dian Fatmawati, S.I.P., M.A., Ph.D (cand) selaku Dosen PSdK, Tauchid Komara Yuda, S.Sos., MDP., Ph.D (cand) selaku Dosen PSdK., dan Rezaldi Alief Pramadha, S.E., M.S.S selaku dosen PSdK UGM.

Diskusi dibuka dengan paparan dari Dian Fatmawati. Menurut Dian, hadirnya teknologi digital menjadi basis kemunculan gig economy. Sistem baru ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja dengan lebih efektif dan produktif, bergantung permintaan pasar. Selain itu, sistem ini turut memberikan fleksibilitas sebagai timbal balik positif bagi tenaga kerja. Meski demikian, banyak dari pekerja digital ini menerima upah dibawah standar minimum regional. Oleh karenanya, mereka terpaksa memperpanjang jam kerja. Kondisi ini kemudian diperparah dengan tidak adanya legal protection serta welfare system yang mendukung keberadaan mereka.

Hal ini membuat para pekerja harus berinisiatif agar earning outcome yang diterima meningkat. Dian juga menjelaskan bahwa working experience dapat membantu pekerja mencapai hal tersebut. Melalui experience yang dimiliki, para pekerja dapat  memberikan pelayanan unik untuk memeroleh rating atau tip yang tinggi dari customer. Sehingga, para pekerja dapat mencapai standar minimum/secure.

Selanjutnya, Tauchid menyambung pembahasan mengenai kausalitas antara COVID-19 dan dinamika kebijakan sosial. “Dalam konteks kebijakan, COVID-19 tidak selalu menciptakan inovasi sosial tapi lebih memberikan efek kejut dengan impact yang minim” ujar Tauchid. Argumen ini berdasar pemahaman konsep feedback mechanism. Hipotesis yang dibangun adalah kekakuan-ancaman. “Dalam situasi tidak menentu, para pembuat kebijakan cenderung berpegang teguh pada apa yang paling mereka ketahui daripada mencoba inovasi yang risikonya tidak diketahui”- tambah Tauchid. Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang membuat para pembuat kebijakan melakukan perubahan. Perubahan terjadi dengan cara bertahap dan evolusioner. Dari paparan tersebut Tauchid menyimpulkan bahwa setiap krisis memiliki “peran”nya masing-masing. Pada krisis tahun 1930 atau 1998 untuk memicu kebijakan baru, sedangkan krisis 2021 akibat COVID-19 untuk mempercepat transformasi yang telah diagendakan.

Penulis: Roichan Rochmadi Irwanto

Proofreader: Saqib Fardan Ahmada