Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja (PAKK) Bappenas berkolaborasi dengan Departemen PSdK Fisipol UGM menyelenggarakan kegiatan diskusi dan peningkatan kapasitas pegawai bertajuk “Strategi Income Generating Activity untuk Percepatan Graduasi Kemiskinan Berkelanjutan di Desa” pada Selasa, 21 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang 208 Dekanat FISIPOL UGM serta melalui Zoom Meeting.
Kegiatan dibuka oleh Bapak Bahruddin, Ph.D. yang menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan berbasis riset yang kontekstual. Sambutan juga disampaikan oleh Ibu Astri Kusuma Mayasari, M.A. yang menyoroti urgensi penguatan kapasitas analisis kebijakan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional.

Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam menyusun analisis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), mendukung percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan Income Generating Activity (IGA), serta mendorong transisi dari bantuan sosial menuju kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Pada sesi pertama, Bapak Nurhadi, Ph.D. memaparkan pentingnya riset kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kebaruan, tetapi juga solusi. Ia menekankan bahwa kebijakan harus berbasis bukti dan mempertimbangkan konteks sosial lokal, karena implementasi kebijakan dapat menghasilkan dampak berbeda di tiap wilayah. Selain itu, penggunaan teori seperti pemikiran Amartya Sen dan Anthony Giddens dinilai penting dalam memperkuat analisis kebijakan.
Sesi kedua menghadirkan Mas Tauchid Komara Yuda, Ph.D. yang menjelaskan metode process tracing sebagai pendekatan untuk memahami mekanisme sebab-akibat dalam kebijakan. Metode ini dinilai mampu memberikan penjelasan mendalam terkait proses terjadinya suatu dampak kebijakan, meskipun memiliki keterbatasan seperti kebutuhan waktu yang relatif panjang dan kurang cocok untuk analisis cepat.

Sementara itu, pada sesi ketiga, Mas Rezaldi Alief Pramadha, M.S.S. memaparkan penggunaan metode Difference-in-Differences (DiD) untuk mengukur dampak kebijakan secara kuantitatif, serta Cost-Benefit Analysis (CBA) untuk menilai efisiensi program berdasarkan perbandingan biaya dan manfaat.

Dalam diskusi strategis, peserta menyepakati bahwa analisis IGA perlu difokuskan pada peran dan strategi implementasi program di desa. Pendekatan yang direkomendasikan adalah mixed methods, yang mengombinasikan analisis kuantitatif (DiD), kualitatif, serta process tracing untuk memperoleh hasil yang komprehensif.
Pemilihan lokasi penelitian juga harus didasarkan pada justifikasi yang kuat, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi dan variasi karakteristik wilayah, termasuk daerah seperti Aceh, NTB, dan Papua Tengah. Selain itu, konsep graduasi kemiskinan, baik graduasi ekonomi maupun graduasi mandiri masih memerlukan penyepakatan definisi dalam kebijakan.
Strategi IGA yang efektif dinilai harus berbasis segmentasi desil, didukung oleh pendampingan yang mencakup penguatan keterampilan hidup (life skills) dan keterampilan teknis, serta disesuaikan dengan konteks lokal desa.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian, finalisasi metode dan instrumen, serta rencana output dalam bentuk buku. Diskusi lanjutan juga direncanakan berlangsung pada awal Mei 2026.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa analisis kebijakan yang efektif harus berbasis bukti, kontekstual, dan berorientasi solusi. Pendekatan mixed methods serta pemanfaatan process tracing menjadi kunci dalam memahami mekanisme kebijakan, sementara kolaborasi antara akademisi dan pemerintah menjadi faktor utama dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata.