Garam
Setelah impor beras yang terus berulang, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan impor garam sebesar 75.000 ton untuk mengatasi kelangkaan garam di dalam negeri.
23 Maret 2021
Setelah impor beras yang terus berulang, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan impor garam sebesar 75.000 ton untuk mengatasi kelangkaan garam di dalam negeri.
Pola pengembangan kewirausahaan tidak sekadar berkaitan dengan dimensi modal, produk dan pasar akan tetapi juga harus dikaitkan dengan bagaimana membangun mentalitas dan mindset generasi muda untuk menjadi sosok job creator.
Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk membangun sistem kepatuhan pengelolaan dana desa.
Komisi Pemilihan Umum gerah dengan barisan politisi yang menjadi pesakitan karena kasus korupsi. Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi telah berulang kali menangkap tangan para politisi dari tingkat kabupaten provinsi hingga nasional.
Sidang keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lingkungan di Nairobi Kenya telah berakhir. Seperti halnya prediksi para ilmuwan, forum ini menyepakati kehidupan manusia dan makhluk hidup lain pada masa depan akan semakin terancam karena kerusakan lingkungan yang terus berlanjut.
Senin 15 Oktober 2018 berita utama Kompas terasa beda dampaknya. Dada terasa berat untuk bernapas bukan karena polusi udara melainkan empati untuk anak-anak korban polusi udara. Anak-anak di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor tidak bisa menghindari polusi udara …
Oleh Bahruddin, Dosen dan Sekretaris Departemen PSdK Fisipol UGM Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kompas, 11 April 2019 Sidang
This article aims at setting out a broader context for the debates and discussions on welfare transformations driven by rapid global challenges and restructuring.
The issue of social policy development in Indonesia has received considerable critical attention due to often not consider a non-state actor in the welfare provision.